Mila kula anganggit sêrat punika, supados kawontênanipun têtuwuhan tuwin oyod-oyodan ingkang kathah paedahipun, sagêda kasumêrêpan ing akathah, dene ingkang kula wastani têtuwuhan wau kathah ingkang kaanggêp rêrungkudan kemawon, inggih lêrês ngantos sapriki jampi Jawi sampun kangge, ananging kadospundi kanggenipun sarta rekanipun angangge jampi wau, makatên ugi namanipun tanêman ingkang kangge jampi asring kadamêl wados, mila pangupadosipun katêrangan bab jampi-jampi Jawi asring botên sagêd kadugèn, sarta kawruh bab jampi-jampi wau asring ical sarêng ingkang gadhah kawruh wau tilar ing donya, awit kawruhipun dipun damêl wados.

Senin, 27 Juni 2011

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia - Ministry of Health Republic Indonesia

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia - Ministry of Health Republic Indonesia





Kementerian Kesehatan (disingkat Kemenkes) adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan kesehatan. Kementerian Kesehatan dipimpin oleh seorang Menteri Kesehatan (Menkes) yang sejak 22 Oktober 2009 dijabat oleh Endang Rahayu Sedyaningsih.

Visi Misi

Visi


Masyarakat Sehat Yang Mandiri dan Berkeadilan.

Misi


  • Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, melalui pemberdayaan masyarakat, termasuk swasta dan masyarakat madani.
  • Melindungi kesehatan masyarakat dengan menjamin tersedianya upaya kesehatan yang paripurna, merata bermutu dan berkeadilan.
  • Menjamin ketersediaan dan pemerataan sumber daya kesehatan.
  • Menciptakan tata kelola kepemerintahan yang baik.

Strategi

  • Meningkatkan pemberdayaan masyarakat, swasta dan masyarakat madani dalam pembangunan kesehatan melalui kerja sama nasional dan global.
  • Meningkatkan pelayanan kesehatan yang merata, terjangkau, bermutu dan berkeadilan, serta berbasis bukti; dengan pengutamaan pada upaya promotif dan preventif.
  • Meningkatkan pembiayaan pembangunan kesehatan, terutama untuk mewujudkan jaminan sosial kesehatan nasional.
  • Meningkatkan pengembangan dan pendayagunaan SDM kesehatan yang merata dan bermutu.
  • Meningkatkan ketersediaan, pemerataan, dan keterjangkauan obat dan alat kesehatan serta menjamin keamanan, khasiat, kemanfaatan, dan mutu sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan.
  • Meningkatkan manajemen kesehatan yang akuntabel, transparan berdayaguna dan berhasilguna untuk memantapkan desentralisasi kesehatan yang bertanggungjawab.

Nilai-nilai

  • Pro Rakyat
  • Inklusif
  • Responsif
  • Efektif
  • Bersih

Tupoksi

Kementerian Kesehatan RI mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang kesehatan:

Dalam melaksanakan tugas, Kementerian Kesehatan RI menyelenggarakan fungsi :

  • Perumusan kebijakan nasional, kebijakan pelaksanaan dan kebijakan teknis di bidang kesehatan;
  • Pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan bidang tugasnya;
  • Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya;
  • Pengawasan atas pelaksanaan tugasnya.
  • Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden;

Dalam menyelenggarakan fungsi, Kementerian Kesehatan RI mempunyai kewenangan :

  • Penetapan kebijakan nasional di bidang kesehatan untuk mendukung pembangunan secara makro;
  • Penetapan pedoman untuk menetukan standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan oleh kabupaten/Kota di bidang Kesehatan;
  • Penyusunan rencana nasional secara makro di bidang kesehatan;
  • Penetapan persyaratan akreditasi lembaga pendidikan dan sertifikasi tenaga profesional/ahli serta persyaratan jabatan di bidang kesehatan;
  • Pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan otonomi daerah yang meliputi pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi di bidang kesehatan;
  • Pengaturan penerapan perjanjian atau persetujuan internasional yang disahkan atas nama Negara di bidang kesehatan;
  • Penetapan standar pemberian izin oleh daerah di bidang kesehatan;
  • Penanggulangan wabah dan bencana yang berskala nasional di bidang kesehatan;
  • Penetapan kebijakan sistem informasi nasional di bidang kesehatan;
  • Penetapan persyaratan kualifikasi usaha jasa di bidang kesehatan;
  • Penyelesaian perselisihan antar Propinsi di bidang kesehatan;
  • Penetapan kebijakan pengendalian angka kelahiran dan penurunan angka kematian ibu, bayi, dan anak;
  • Penetapan kebijakan sistem jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat;
  • Penetapan pedoman standar pendidikan dan pendayagunaan tenaga kesehatan;
  • Penetapan pedoman pembiayaan pelayanan kesehatan;
  • Penetapan pedoman penapisan, pengembangan dan penerapan teknologi kesehatan dan standar etika penelitian kesehatan;
  • Penetapan standar nilai gizi dan pedoman sertifikasi teknologi kesehatan dan gizi;
  • Penetapan standar akreditasi sarana dan prasarana kesehatan;
  • Surveilans epidemiologi serta pengaturan pemberantasan dan penenggulangan wabah, penyakit menular dan kejadian luar biasa;
  • Penyediaan obat esensial tertentu dan obat untuk pelayanan kesehatan dasar sangat essential (buffer stock nasional);

Kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu :
  • Penempatan dan pemindahan tenaga kesehatan tertentu;
  • Pemberian izin dan pembinaan produksi dan distribusi alat kesehatan.

Struktur Organisasi


Pejabat Departemen Kesehatan

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
dr. Endang Rahayu Sedyaningsih, MPH, Dr. PH

SEKRETARIS JENDERAL
dr. Ratna Rosita Hendardji, MPHM

INSPEKTUR JENDERAL
dr. Yudhi Prayudha Ishak Djuarsa, MPH

DIREKTUR JENDERAL BINA GIZI DAN KESEHATAN IBU DAN ANAK
Dr. Budihardja, DTM&H,MPH

DIREKTUR JENDERAL BINA UPAYA KESEHATAN
dr. Supriyantoro, Sp.P, MARS

DIREKTUR JENDERAL PENGENDALIAN PENYAKIT DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN (P2PL)
Dr.Tjandra Yoga Aditama, Sp.P(K)

DIREKTUR JENDERAL BINA KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN (YANFAR ALKES)
Dra. Sri Indrawaty, Apt. M.Kes

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN (BALITBANGKES)
Dr. dr. Trihono, M.Sc

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN (BADAN PPSDM)
dr. Bambang Giatno Rahardjo, MPH

STAF AHLI MENTERI KESEHATAN BIDANG TEKNOLOGI KESEHATAN DAN GLOBALISASI
Prof. Dr. dr. Agus Purwadianto, SH, M.Si, Sp.F (K)

STAF AHLI MENTERI KESEHATAN BIDANG PERLINDUNGAN FAKTOR RISIKO KESEHATAN
dr. R. Triono Soendoro, Ph.D

STAF AHLI MENTERI KESEHATAN BIDANG PEMBIAYAAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
dr. H. A. Chalik Masulili, MSc

STAF AHLI MENTERI KESEHATAN BIDANG PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DAN DESENTRALISASI
dr. Krishnajaya, MS



Tidak ada komentar:

Poskan Komentar